PAN Usul Batasan Pengusung Capres Dihapus

Partai Amanat Nasional mengusulkan agar Dewan Perwakilan rakyat segera merevisi Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden. “Tujuannya agar dalam pelaksanaan pilpres 2014 terjadi penyempurnaan aturan sehingga akan semakin berkualitas,” kata Ketua DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, Rabu, 9 Mei 2012.

Menurut Viva, revisi tersebut harus dilakukan terutama menyangkut Presidential Threshold (ambang batas syarat pengusung calon presiden), di mana pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR.

“Diganti menjadi pasangan calon diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memenuhi ambang batas parlemen. Perolehan suara sekurang-kurangnya 3.5 persen dari jumlah suara sah secara nasional,” katanya.

Hal tersebut menurut Viva, untuk membuka peluang munculnya banyak calon presiden. Dengan banyaknya calon, kata Viva, akan memberi jawaban bahwa partai politik bukanlah penghambat regenerasi kepemimpinan bangsa, atau melakukan monopoli sehingga menghilangkan kompetisi demokrasi secara sehat.

“Selain itu untuk mendidik kesadaran politik rakyat bahwa munculnya banyak alternatif calon, akan semakin meningkatkan kuatnya kelembagaan demokrasi,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua DPP partai Golkar, Priyo Budi Santoso, berpendapat bahwa Presidential Threshold sangat diperlukan untuk membatasi jumlah calon. “Kalau tidak dibatasi, apakah semua orang bisa mencalonkan? Nanti ada 1000 calon presiden,” katanya.

Menurut Priyo, UU Pilpres saat ini masih relevan dan sudah cukup mengatur prasyarat mengenai pencalonan. Namun dia menyatakan Golkar siap berdialog dan berkompromi mengenai syarat tersebut. “Partai yang lolos parlemen bisa mengusung calon itu ide baik. Meskipun Golkar belum tentu setuju, kami terbuka untuk duduk bersama mencari solusi,” katanya.

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Malik Haramain, juga tidak sependapat jika presidential threshold dihapuskan. Menurutnya, hal tersebut akan semakin memperbesar ongkos politik akan pemilihan presiden kemungkinan akan berlangsung dua putaran.

“Kondisi di parlemen juga tidak akan efektif jika yang menang dari partai yang perolehan kursi DPR nya sedikit. Jadi tetap harus dibatasi,” katanya.

Politikus yang juga anggota Komisi pemerintahan di DPR ini, menyatakan belum ada agenda pembahasan mengenai revisi UU Pilpres dalam masa sidang setelah reses DPR yang akan berakhir pada pekan. “Draftnya masih di Badan Legislasi. Belum ada jadwal,” ujar dia.

 

tempo.co

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: